Tahun 1999 adalah pemilu saya yang pertama sekaligus pemilu mutli partai pertama Indonesia setelah tiga dekade berada dalam kekuasaan Orba. Masa-masa tersebut adalah masa euforia di mana setiap orang bisa mendirikan partai apa pun. Waktu itu saya memilih PAN, sesuai janji saya dalam hati ketika berpanas-panas mendukung Amine Rais di depan gedung rektorat UGM di tahun 1998. Hasil pemilu, meski masuk electoral threshold, perolehan suara PAN tidak seperti yang diharapkan. Saya menyayangkan begitu banyak kesempatan yang dilewatkan dan tidak digunakan oleh PAN dan Amin Rais ketika memimpin Poros Tengah. Setelah itu, anggota legislatif dari PAN juga tidak berbeda dengan partai yang lain. GIGO, Garbage IN Garbage Out. Terima suap ayo, jalan-jalan ke luar negeri pakai uang negara ayo, selingkuh ayo, dan mendukung banyak undang-undang yang tidak produktif.
Saya kecewa berat. Mungkin seharusnya saya tidak memupuk harapan yang terlalu tinggi dengan partai yang identik dengan Amin Rais ini. Setelah itu saya ngga peduli lagi dengan Pemilu. Pemilu buat saya priviledge untuk berlibur. Saya tidak keberatan untuk tidak masuk dalam daftar pemilih tetap meskipun saya punya 2 KTP sah dan masih berlaku. Kalau saya mau saya bisa terdaftar di dua tempat, tapi saya pikir, that’s it. Dengan tidak memilih paling tidak saya tidak berkontribusi menyumbang suara untuk memilih koruptor, tidak berkontribusi untuk memilih anggota legislatif yang kalau tidur dalam rapat pleno jauh lebih membantu daripada kalau ngga tidur.
Ketika PKS memenangkan pemilihan daerah Jakarta, saya jadi tersadar. I called it as a wake up call. Saya tidak ingin PKS menang meskipun partai ini mengusung ideologi agama yang juga saya anut. Sejujurnya saya tidak pernah membaca langsung dokumen platform PKS. Tapi dari perilaku dan kecenderungan di DPR, saya secara pribadi sangat khawatir bahwa jika PKS memang, kemungkinan merubah ideologi negara dari Pancasila menjadi negara Islam sangat terbuka lebar. Meskipun elit PKS berjanji tidak akan merubah Pancasila, kalau sudah menang dan berniat merubah apa daya pihak yang kalah? (baca Gus Mus dalam Pilkada Jakarta: Konflik Ideologi dan Dilema Pemilih)
Jika Indonesia berubah menjadi negara Islam, hak-hak orang non-Islam tentu tetap akan terjamin (dengan pembatasan tertentu pastinya) namun hak-hak orang Islam yang berbeda pendapat belum tentu terjamin. Mungkin darah Ulil Absara akan dihalalkan, who knows? Dan bisa dipastikan Undang-undang Anti Pornografi akan diberlakukan secara luas di seluruh Indonesia (Silahkan klik di sini untuk detil UU Anti Pronografi), meskipun pada kenyataannya bukan cuma PKS yang mendukung UU Anti Pornografi, Golkar dan beberapa partai lain pun mendukung UU Anti Pornografi ini. Setahu saya hanya PDIP dan PDS yang menolak dengan tegas UU Anti Pornografi (kalau bukan Bu Mega Capres-nya mungkin saya akan mempertimbangkan untuk memilih PDIP). UU Anti Pornografi sangat merugikan perempuan dilihat dari sudut pandang mana pun.
Yang selalu saya khawatirkan ketika suatu golongan tertentu bercita-cita memiliki negara dengan ideologi Islam adalah kemungkinan cara berpikir sempit yang dimiliki anggota-anggotanya. Apa sih definisi negara Islam? Sejarah mencatat ketika suatu negara memproklamirkan negaranya menjadi negara Islam maka kebijakan pertama yang dilakukan adalah merumahkan perempuan dan memaksa memakai cadar (baca: membendakan perempuan). Secara otomatis seluruh mahasiswi tidak boleh melanjutkan kuliah karena tidak ditemani oleh muhrim. Semua karyawati tidak bisa bekerja karena tidak ditemani oleh muhrim. Inilah yang dilakukan Taliban di Afganistan.
Mengapa kebijakan ini yang pertama kali ditempuh? Karena ini lah kebijakan paling mudah yang dilakukan untuk menggemborkan pada seluruh dunia bahwa mereka berideologi Islam. Daripada susah-susah bekerja keras mendefinisikan dan menerapkan ekonomi Islam di tengah-tengah hegemoni ekonomi kapitalis lebih baik merumahkan perempuan. Ini malah menciptakan lowongan kerja baru, pulisi (bukan polisi, kalau polisi mengejar kriminal) syariah.
Mungkin kekhawatiran saya berlebihan, tapi ini bukan tanpa alasan. Orang menilai karena persepsi dan persepsi inilah yang saya dapat dari PKS. Saya berjanji tidak akan golput lagi, karena saya tidak ingin PKS menang.
**
Draft UU Anti Pornografi saya lampirkan kemudian
