Saya sampai kaget, melihat tayangan ulang semalam ketika Presiden SBY memberikan penjelasan posisi pemerintah dalam kasus kisruh DPT Pemilu. Intinya menurut Presiden, Pemerintah tidak bisa disalahkan sendirian, yang juga bersalah adalah KPU, Partai Politik dan Rakyat. Kalau pemerintah, KPU dan Partai Politik mereka bisa saja disalahkan tapi rakyat, yang benar saja Pak Presiden? Kami sudah membayar pajak, dan kami tidak berkeberatan ikut pemilu mengapa kami masih harus disalahkan?
Uang pajak kami dan utang pemerintah yang akan dibayar oleh anak cucu kami salah satunya digunakan untuk membayar gaji Pesiden, wakil rakyat, menteri-menteri (termasuk menteri dalam negeri),pegawai negeri, subsidi partai politik, pemilu dan membayar staff KPU yang tidak jelas kompetensinya. Mengapa kami juga diwajibkan untuk pro aktif mengecek DPT?
KPU jelas salah. Berasumsi bahwa data dari Depdagri valid tanpa ada usaha untuk cross check (cross check secara sampling pun ok kalau memang KPU isinya orang pemalas semua) merupakan indikasi tidak kompetennya KPU yang diseleksi dan dipilih oleh DPR (katanya dipilih secara independen dan demokratis). Partai Politik yang sibuk mencari dana kampanye hingga tidak sempat memberi atensi pada DPT juga salah namun pemerintah pun salah besar!
Saya menyayangkan komentar presiden yang tidak mau mengakui bahwa data kependudukan yang diserahkan oleh Kementrian Dalam Negeri memiliki kualitas yang sangat buruk. Adalah rahasia umum kalau seorang warga negara bisa memiliki berapa pun KTP yang diinginkan. Di Jakarta cukup membayar Rp250 rb untuk memiliki KTP tanpa syarat apa pun. Mengapa tidak mengakui bahwa manajemen data penduduk Indoensia sangat parah, tidak berubah sejak reformasi bahkan tidak berubah sejak merdeka? PR terbesar pemerintah adalah pendataan penduduk berbasis single identity system. Satu identitas untuk mengurus apa pun, satu identitas yang menjadi kode tiap warga negara untuk melakukan kewajiban dan menuntut haknya kepada negara.
Sistem single identity sudah lama menjadi wacana sejak reformasi. Namun setelah sepuluh tahun wacana tersebut tidak pernah beranjak dari sekedar wacana. Program single identity tentu bukan program yang mudah tapi jika negara-negara komunis sukses menyelesaikan pendataan penduduknya setelah merdeka dari Uni Soviet, tidak mustahil untuk Indonesia melakukan hal yang sama.
Tidak cuma masalah DPT yang akan selesai masalahnya jika single identity bisa terlaksana dengan benar. Bisnis pun akan sangat berterima kasih dengan adanya sistem pendataan penduduk yang jelas. Bank-bank akan lebih pede dalam memberikan kredit dengan data kependudukan yang kredibel. Penipuan-penipuan bermodal KTP rangkap, paspor rangkap meskipun tidak hilang seluruhnya setidaknya dapat diminimalisir. Pemerintah akan lebih mudah meningkatkan pendapatan melalui pajak dengan menambah setoran dari kenaikan jumlah wajib pajak yang teridentifikasi dengan benar, bukan dengan menaikkan NJOP secara serampangan! Program-program subsidi, BLT, dan program untuk masyarakat miskin tidak lagi akan salah sasaran.
So Mister Presiden, despite of the good way you criticized the political elites, KPU and people of Indonesia, this time your speech was not good, even lousy.
